Category Archives: SKK

Mengenal Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung

Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung merupakan tenaga ahli konstruksi pada jenjang tertinggi (Jenjang 9) yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, serta memberikan rekomendasi mengenai kelaikan fungsi suatu bangunan gedung sebelum digunakan atau selama masa operasionalnya. Jabatan ini menjadi salah satu profesi strategis dalam bidang konstruksi karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung.

Dalam dunia konstruksi modern, keberadaan tenaga ahli penilai laik fungsi sangat penting untuk memastikan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai regulasi yang berlaku. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diwajibkan bagi bangunan gedung tertentu. [jdih.kemnaker.go.id]

Dasar Kompetensi: SKKNI 2024-007 dan SKKNI 2015-113

1. SKKNI 2024-007

SKKNI 2024-007 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2024 mengenai jabatan kerja yang berkaitan dengan pemeriksaan kelaikan struktur bangunan gedung. Standar ini menjadi acuan dalam penyusunan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan karier tenaga kerja konstruksi di bidang pemeriksaan dan penilaian kelaikan bangunan gedung. [jdih.kemnaker.go.id]

Standar kompetensi ini mencakup kemampuan untuk:

Melaksanakan pemeriksaan dokumen bangunan.
Melakukan inspeksi kondisi fisik bangunan.
Menilai kelaikan fungsi struktur bawah dan struktur atas.
Mengevaluasi fasilitas keselamatan bangunan.
Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis.

2. SKKNI 2015-113

SKKNI 2015-113 merupakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk jabatan kerja Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar), yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2015. Standar ini menjadi acuan kompetensi bagi tenaga ahli yang melakukan penilaian aspek arsitektural dan tata ruang luar bangunan gedung.

Kompetensi yang diatur meliputi:

Penilaian aspek arsitektur bangunan.
Evaluasi tata ruang luar dan lingkungan bangunan.
Pemeriksaan sarana keselamatan dan aksesibilitas.
Identifikasi potensi risiko terhadap pengguna bangunan.
Penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja bangunan.

Persyaratan Pendidikan Minimum Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung Jenjang 9

Berdasarkan skema sertifikasi konstruksi yang mengacu pada SKKNI 2024-007 dan SKKNI 2015-113, kualifikasi pendidikan yang relevan untuk Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung Jenjang 9 adalah sebagai berikut:

Program Studi yang Relevan

Teknik Sipil
Arsitektur
Teknik Arsitektur

Minimum Pendidikan dan Pengalaman

Pendidikan	Pengalaman Kerja Minimal
S3 (Doktor)	0 Tahun
S2 (Magister)	4 Tahun
S1/D4	8 Tahun

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa jenjang 9 merupakan level keahlian tertinggi yang diperuntukkan bagi profesional berpengalaman dengan kemampuan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis dalam bidang bangunan gedung.

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Seorang Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung memiliki beberapa tanggung jawab penting, antara lain:

Melakukan pemeriksaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan bangunan.
Menilai kondisi fisik bangunan secara menyeluruh.
Memastikan struktur bangunan memenuhi persyaratan keselamatan.
Mengevaluasi sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi.
Menilai aspek kenyamanan, kesehatan, dan aksesibilitas bangunan.
Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis.
Memberikan pertimbangan profesional dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Peluang Karier

Permintaan terhadap Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung terus meningkat seiring dengan ketatnya regulasi bangunan gedung di Indonesia. Profesi ini memiliki peluang karier pada:

Konsultan manajemen konstruksi.
Konsultan pengkaji teknis bangunan gedung.
Perusahaan jasa konsultansi konstruksi.
Pemerintah daerah dan instansi teknis.
Badan usaha pengelola gedung dan properti.
Lembaga sertifikasi dan inspeksi bangunan.

Dengan jenjang kompetensi level 9, tenaga ahli ini juga berperan sebagai pengambil keputusan teknis tingkat tinggi, mentor profesional, serta narasumber dalam pengembangan standar dan kebijakan bangunan gedung.

Kesimpulan

Ahli Utama Penilai Laik Fungsi Bangunan Gedung Jenjang 9 merupakan profesi strategis yang memastikan bangunan gedung aman, nyaman, dan memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. Kompetensi jabatan ini mengacu pada SKKNI 2024-007 dan SKKNI 2015-113 yang menjadi standar nasional dalam sertifikasi tenaga ahli konstruksi. Untuk memperoleh sertifikasi pada jenjang ini, peserta umumnya berasal dari lulusan Teknik Sipil, Arsitektur, atau Teknik Arsitektur dengan persyaratan pendidikan minimal S1/D4 disertai pengalaman kerja 8 tahun, atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan pengalaman yang disesuaikan.

Profesi ini menjadi salah satu pilihan karier paling prestisius di sektor konstruksi karena berkontribusi langsung terhadap keselamatan dan kualitas bangunan gedung di Indonesia.

Mengenal Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7

Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 merupakan tenaga profesional konstruksi yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan bangunan gedung. Sertifikasi ini termasuk dalam kategori SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja) yang dibutuhkan untuk mendukung karier tenaga ahli di sektor jasa konstruksi Indonesia.

Bagi fresh graduate, sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 menjadi nilai tambah yang sangat penting untuk memasuki dunia kerja konstruksi. Dengan memiliki SKK, seseorang dapat membuktikan kompetensinya sesuai standar yang berlaku di Indonesia.

Dasar Kompetensi

1. SKKNI Nomor 192 Tahun 2016

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 192 Tahun 2016 mengatur kompetensi pada bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung.

Beberapa kemampuan yang harus dikuasai antara lain:

Menerapkan sistem manajemen proyek konstruksi.
Mengelola pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung.
Mengendalikan mutu, biaya, dan waktu pekerjaan.
Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait proyek.
Mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. SKKNI Nomor 255 Tahun 2019

SKKNI Nomor 255 Tahun 2019 mengatur kompetensi terkait pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung.

Kompetensi utama meliputi:

Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Mengendalikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
Memastikan penerapan K3 dan lingkungan kerja.
Melakukan evaluasi hasil pekerjaan konstruksi.
Menyusun laporan kemajuan dan hasil pengawasan proyek.

Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

Seorang Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung memiliki tugas antara lain:

Perencanaan

Memahami dokumen kontrak dan gambar kerja.
Melakukan kajian teknis pekerjaan gedung.
Menyusun metode pelaksanaan pekerjaan.

Pelaksanaan

Mengendalikan aktivitas konstruksi di lapangan.
Mengatur sumber daya proyek.
Memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.

Pengawasan

Memantau kualitas pekerjaan.
Mengawasi penggunaan material konstruksi.
Mengendalikan progres pekerjaan.

Keselamatan Kerja

Memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Melakukan identifikasi potensi risiko pekerjaan.
Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan lapangan.

Syarat Pendidikan Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 (Fresh Graduate)

Untuk mengikuti sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 sebagai fresh graduate, umumnya diperlukan:

Pendidikan Minimal

S1 atau D4 Teknik Sipil

Teknik Sipil
Rekayasa Infrastruktur
Teknik Bangunan Gedung
Teknik Konstruksi Gedung
Program studi lain yang relevan dengan bangunan gedung

Diploma IV (D4)

Bidang konstruksi yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan bangunan gedung.

Persyaratan Umum

Memiliki ijazah yang sesuai dengan subklasifikasi sertifikasi.
Memiliki KTP yang masih berlaku.
Pas foto terbaru.
Curriculum Vitae (CV).
Surat pernyataan kebenaran data.
Bukti pendukung pendidikan atau transkrip nilai jika diperlukan oleh LSP.

Peluang Karier

Pemegang SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 memiliki peluang bekerja sebagai:

Site Engineer
Site Supervisor
Project Engineer
Quality Control Engineer
Quantity Engineer
Field Engineer
Construction Supervisor
Junior Project Manager
Konsultan Pengawas
Tenaga Ahli pada perusahaan kontraktor maupun konsultan

Selain itu, SKK juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengisian tenaga ahli pada badan usaha jasa konstruksi yang mengikuti tender pemerintah maupun swasta.

Manfaat Memiliki SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

✅ Meningkatkan daya saing lulusan baru.

✅ Menjadi bukti kompetensi yang diakui secara nasional.

✅ Membuka peluang karier yang lebih luas di bidang konstruksi.

✅ Mendukung pengembangan profesional berkelanjutan.

✅ Memenuhi kebutuhan tenaga ahli pada perusahaan konstruksi dan konsultan.

Kesimpulan

Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 merupakan sertifikasi kompetensi yang sangat relevan bagi fresh graduate bidang Teknik Sipil dan konstruksi bangunan. Mengacu pada SKKNI 2016-192 dan SKKNI 2019-255, pemegang sertifikat dituntut memiliki kompetensi dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Dengan latar belakang pendidikan minimal D4 atau S1 yang relevan, lulusan baru dapat meningkatkan profesionalisme dan peluang kerja melalui kepemilikan SKK ini.

Industri ketenagalistrikan menjadi sektor strategis yang terus berkembang di Indonesia. Pertumbuhan investasi serta pembangunan infrastruktur terkait membuka peluang besar bagi badan usaha di bidang jasa penunjang tenaga listrik. Namun, untuk dapat berpartisipasi secara legal dan kompetitif di berbagai proyek, perusahaan wajib memenuhi syarat perizinan maupun sertifikasi. Salah satu dokumen penting yang menjadi bukti legalitas maupun kompetensi perusahaan adalah SBU JPTL.

Memahami SBU JPTL dan Pentingnya bagi Perusahaan Ketenagalistrikan

SBU JPTL merupakan singkatan dari Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Ini jadi bukti pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu badan usaha memiliki kompetensi di bidang ketenagalistrikan. Sehingga layak melaksanakan pekerjaan penunjang tenaga listrik serta memenuhi standar teknis sekaligus keselamatan sesuai aturan sektor ketenagalistrikan.

Keberadaan sertifikat JPTL sangat penting dalam menjaga kualitas pekerjaan, keselamatan operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan memiliki dokumen JPTL resmi, perusahaan dapat menunjukkan kepada pemilik proyek bahwa mereka mampu bekerja optimal. Baik dari segi teknis, SDM kompeten, serta sistem manajemen yang sesuai ketentuan pemerintah.

Apalagi di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan dengan sertifikat JPTL punya posisi lebih kuat. Khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, tender proyek, maupun kerja sama dengan pihak-pihak eksternal lainnya.

Dasar Hukum Sertifikat JPTL di Indonesia

Penerapan atau pengelolaan SBU JPTL memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi sektor energi dan sumber daya mineral. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik antara lain:

Permen ESDM No 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi hingga Sertifikasi Usaha JPTL.
Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 perihal Pemberian Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek. Utamanya terkait klasifikasi usaha, kualifikasi badan usaha, persyaratan tenaga teknik, sertifikasi, hingga mekanisme pengawasan pelaksanaan usaha JPTL. Dengan adanya dasar hukum kuat, SBU JPTL menjadi instrumen krusial dalam menciptakan iklim usaha aman dan berstandar nasional.

Jenis Usaha yang Memerlukan Sertifikat JPTL

Secara umum, dokumen resmi JPTL hadir khusus bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan jasa penunjang tenaga listrik. Sertifikasi ini dapat pebisnis ajukan sesuai jenis usaha yang perusahaan jalankan seperti berikut.

Jasa Konsultansi Sistem Kelistrikan

Bidang ini mencakup kegiatan perencanaan, perancangan, studi teknis, analisis sistem, pengawasan dan konsultasi instalasi tenaga listrik. Perusahaan konsultan berperan penting dalam memastikan proyek kelistrikan sesuai standar teknis serta keselamatan.

Layanan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik

Selanjutnya berkaitan dengan layanan pembangunan dan pemasangan instalasi. Jenis usahanya mencakup kegiatan pembangunan, konstruksi, pemasangan, hingga penyelesaian instalasi tenaga listrik pada berbagai sektor. Perusahaan yang bergerak di bidang tersebut umumnya terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek fisik sehingga sangat butuh SBU JPTL.

Usaha Pemeriksaan atau Pengujian Jaringan Listrik

Secara umum, bidang usaha ini berfokus pada kegiatan inspeksi, pengujian, verifikasi, serta penilaian kelayakan instalasi jaringan. Baik itu sebelum penggunaan sarana maupun selama masa operasional.

Jasa Pengoperasian hingga Pemeliharaan Perangkat

Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengoperasian bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan kinerja fasilitas ketenagalistrikan. Tujuannya agar dapat berfungsi secara optimal sekaligus aman.

Sementara untuk maintenance perangkat umumnya meliputi kegiatan perawatan, perbaikan, pemantauan dan peningkatan kinerja. Jasa senantiasa memastikan instalasi tenaga listrik senantiasa andal tanpa kendala.

Bidang Ketenagalistrikan yang Dapat Disertifikasi

Selain berdasarkan tipe usaha, SBU JPTL juga bisa terbit sesuai bidang ketenagalistrikan yang menjadi ruang lingkup pekerjaan perusahaan. Beberapa bidang tersebut meliputi:

Pembangkitan tenaga listrik mencakup fasilitas pembangkit yang menghasilkan listrik dari berbagai sumber energi.
Jaringan transmisi tenaga listrik yang meliputi sistem penyaluran energi bertegangan tinggi. Biasanya dari pembangkit menuju gardu induk atau pusat distribusi.
Bidang distribusi membawahi jaringan penyaluran listrik dari gardu distribusi sampai kepada pelanggan atau pengguna akhir.
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan ruang lingkup mencakup instalasi yang langsung konsumen gunakan untuk operasional sehari-hari.

Sertifikat JPTL Membuka Peluang Proyek Lebih Besar

Banyak pemilik proyek, baik pemerintah maupun swasta, mensyaratkan kepemilikan SBU JPTL sebagai dokumen wajib saat seleksi. Tanpa sertifikat tersebut, peluang perusahaan untuk mengikuti tender atau mendapatkan kontrak kerja menjadi sangat terbatas.

Kepemilikan sertifikat JPTL menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan kompetensi dan legalitas terbaik. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemilik proyek terhadap kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar.

Selain itu, dokumen resmi JPTL juga memberikan nilai tambah dalam proses evaluasi administrasi maupun teknis. Perusahaan yang memiliki sertifikasi resmi umumnya dianggap lebih siap dari sisi manajemen, SDM dan sistem kerja.

Dalam jangka panjang, sertifikasi berharga siap menjadi modal penting untuk memperluas jaringan bisnis. Sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan dan memperoleh proyek dengan nilai yang lebih besar.

Persyaratan Pengurusan Sertifikat JPTL

Untuk memperoleh SBU JPTL, badan usaha perlu memenuhi berbagai persyaratan administratif, legal dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut masing-masing persyaratannya.

Dokumen Legal

File-file legal yang umumnya diperlukan meliputi:

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS RBA) sesuai hasil verifikasi dan penapisan.
Dokumen pendirian perusahaan beserta Surat Keputusan pengesahan atau perubahan terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik pemegang saham. Baik Warga Negara Indonesia maupun pemegang saham asing.
Informasi lengkap mengenai struktur kepemilikan perusahaan. Termasuk identitas seluruh pemegang saham yang tercantum dalam dokumen perusahaan.

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis bertujuan memastikan perusahaan memiliki kemampuan operasional yang memadai, antara lain:

Ketersediaan personel teknis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK). Masing-masing sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha yang diajukan.
Dokumen yang menggambarkan susunan organisasi perusahaan beserta pembagian fungsi dan tanggung jawab setiap bagian.
Riwayat pelaksanaan pekerjaan yang pernah perusahaan kerjakan. Termasuk pengalaman proyek yang relevan dengan bidang usaha ketenagalistrikan.

Persyaratan Administratif

Dokumen administratif yang harus perusahaan persiapkan antara lain:

Email perusahaan wajib aktif.
Nomor telepon perusahaan harus aktif.
KBLI berdasarkan bidang usaha ketenagalistrikan.

Peran Tenaga Ahli Bersertifikat SKTTK

Salah satu komponen yang tak boleh terlewatkan dalam pengajuan SBU JPTL adalah keberadaan tenaga ahli. Biasa disebut juga tenaga teknik yang memiliki SKTTK (Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan).

SKTTK merupakan sertifikat kompetensi dari Kementerian ESDM sebagai bukti tenaga teknik telah memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya. Keberadaan tenaga teknik bersertifikat jadi jaminan bahwa pekerjaan ketenagalistrikan akan berjalan di bawah personel profesional.

Jumlah tenaga ahli tidak selalu sama untuk setiap perusahaan. Kebutuhan tersebut bisa perusahaan sesuaikan dengan kualifikasi badan usaha serta klasifikasi bidang masing-masing.

SBU JPTL adalah sertifikat pokok dalam mendukung legalitas, profesionalisme dan daya saing perusahaan di sektor ketenagalistrikan. Jadi, pastikan mengurusnya segera guna meningkatkan kepercayaan klien sekaligus memperkuat posisi bisnis di industri ketenagalistrikan Indonesia. Secara umum, proses pengurusan SBU JPTL memerlukan waktu sekitar 7 hingga 21 hari kerja.

Baja juga : SBU JPTL pengertian Dasar Hukum Syarat dan Manfaat -Bagi Badan Usaha Ketenagalistrikan

SBU Konsultansi merupakan dokumen legalitas mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang ingin bergerak di bidang jasa penasihat, perencanaan, atau pengawasan konstruksi. Memasuki industri jasa konstruksi sebagai pemain baru memang memberikan peluang keuntungan besar, namun sekaligus menyajikan tantangan birokrasi yang cukup berlapis.

Banyak pengusaha pemula yang harus menelan pil pahit berupa kegagalan dalam proses lelang proyek pemerintah maupun swasta. Kegagalan tersebut umumnya bukan karena kurangnya modal. Melainkan akibat dokumen sertifikasi yang tidak lengkap atau ketidakpahaman terhadap regulasi perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, memahami langkah demi langkah pengurusan sertifikat ini menjadi fondasi awal yang sangat krusial demi kelangsungan bisnis jangka panjang.

Mengapa SBU Konsultansi Sangat Penting bagi Perusahaan Baru?

Sertifikat Badan Usaha untuk sektor konsultansi bukan sekadar lembaran kertas pelengkap administrasi. Dokumen resmi ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan dicatatkan secara formal di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Keberadaan sertifikat ini menjadi bukti valid bahwa sebuah badan usaha memiliki kompetensi teknis, kecukupan administrasi, dan kapasitas finansial nyata sesuai dengan klasifikasi yang diajukan.

Tanpa adanya SBU Konsultansi, sebuah perusahaan baru dipastikan tidak akan bisa menembus sistem pengadaan barang dan jasa, baik melalui e-katalog maupun tender konvensional. Sistem seleksi elektronik saat ini sudah terintegrasi secara otomatis. Sehingga, akan langsung menggugurkan penawaran dari perusahaan yang tidak memiliki legalitas kompetensi valid. Dengan mengurus sertifikat ini secara benar sejak awal, kredibilitas perusahaan di mata klien dan mitra bisnis akan langsung terbentuk dengan kuat.

Fondasi Hukum Perizinan Jasa Konstruksi di Indonesia

Sistem legalitas usaha di Indonesia mengalami transformasi yang sangat masif guna memangkas jalur birokrasi berbelit. Landasan regulasi utama yang mengatur kewajiban sertifikasi ini berakar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap penyedia jasa di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat standar yang diakui oleh negara.

Dalam pelaksanaannya, aturan ini dipertegas melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur tata cara pemenuhan sertifikat standar dan integrasinya dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). Melalui payung hukum ini, negara memastikan bahwa seluruh konsultan konstruksi memiliki standar mutu kerja seragam demi keselamatan dan kelayakan infrastruktur yang dibangun.

Manfaat SBU

SBU Konsultansi memberikan pengakuan resmi atas legalitas dan kompetensi perusahaan dalam menyediakan layanan profesional. Sertifikat ini menjadi syarat utama untuk mengikuti tender, terutama pada proyek pemerintah dan BUMN. Selain membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar kualifikasi yang berlaku, SBU juga membantu meningkatkan kepercayaan klien terhadap kualitas layanan yang ditawarkan.

Kepemilikan Sertifikat Badan Usaha Konsultansi dapat memperkuat citra profesional perusahaan sekaligus membuka peluang untuk mengerjakan proyek dengan nilai yang lebih besar. Dengan demikian, perusahaan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang bisnis dan pengadaan jasa konsultansi.

Peran Sistem OSS RBA dalam Proses Sertifikasi

Kini, seluruh pengurusan izin usaha di Indonesia telah dipusatkan melalui pintu gerbang tunggal, yaitu Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini mengubah paradigma perizinan menjadi berbasis tingkat risiko usaha. Untuk sektor jasa konsultansi konstruksi, aktivitas bisnis ini dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat risiko yang memerlukan sertifikat standar terverifikasi.

Langkah awal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha adalah mengamankan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. Melalui sistem OSS RBA ini, data legalitas perusahaan akan langsung tersinkronisasi dengan kementerian teknis dan lembaga sertifikasi. Mekanisme digital ini sangat memangkas waktu pengurusan SBU Konsultansi. Asalkan, seluruh data yang diinput sejak awal sudah akurat dan tidak memiliki ketidaksesuaian.

Menyiapkan Dokumen Persyaratan dan Tenaga Ahli

Sebelum melangkah ke proses pendaftaran digital, persiapan dokumen internal adalah tahapan yang paling menentukan kelancaran proses. Ada beberapa pilar utama yang harus dipenuhi secara matang oleh pengusaha pemula, antara lain:

Legalitas Administrasi Badan Usaha: Meliputi Akta Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya dari Kemenkumham, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan, serta NIB yang aktif.
Kapasitas Finansial: Penyusunan laporan keuangan atau neraca perusahaan yang mencerminkan kecukupan modal sesuai dengan kualifikasi yang diincar (Kecil, Menengah, atau Besar).
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi: Perusahaan wajib menunjuk tenaga ahli dengan SKK valid yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tenaga ahli ini nantinya akan diposisikan sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSK).

Ketidaktersediaan tenaga ahli dengan SKK sesuai dengan bidang KBLI sering kali menjadi batu sandungan utama yang membuat pengajuan sertifikasi ditolak oleh asesor.

Alur Prosedur Pengajuan SBU Konsultansi secara Sistematis

Proses pengajuan dokumen SBU Konsultansi dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang saling terhubung antar-platform digital. Berikut adalah alur praktis yang perlu diikuti:

Registrasi dan Pemilihan KBLI: Masuk ke portal OSS RBA, kemudian pilih dan sesuaikan bidang usaha konsultansi konstruksi yang akan dijalankan.
Pengajuan ke Portal SIJKT/LSBU: Melalui akun OSS, pelaku usaha akan diarahkan ke sistem kementerian teknis untuk memilih LSBU yang memiliki lisensi resmi dari LPJK.
Unggah Dokumen Performa: Mengunggah seluruh berkas administrasi, data keuangan, serta tautan data SKK milik PJT dan PJSK yang sudah tercatat di sistem SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia).
Verifikasi dan Penilaian Asesor: Tim penilai dari LSBU akan memeriksa kesesuaian dokumen secara detail. Jika ditemukan kekurangan, sistem akan memberikan notifikasi perbaikan.
Penerbitan Sertifikat: Setelah dinyatakan memenuhi seluruh standar teknis dan biaya retribusi sertifikasi diselesaikan, sertifikat resmi akan diterbitkan dan statusnya langsung aktif di sistem OSS.

Strategi Menghindari Kendala Teknis Saat Pendaftaran

Bagi para pemula, proses digital dalam pengurusan SBU Konsultansi ini kerap memicu kebingungan akibat munculnya beberapa eror sistem. Masalah yang paling sering terjadi adalah kegagalan sinkronisasi data antara Akta Perusahaan di AHU Online dengan data di dalam sistem OSS RBA. Jika data ini tidak sejalan, proses penarikan data oleh LSBU akan otomatis terhenti. Solusinya, pastikan notaris pembuat akta sudah memperbarui data badan usaha ke sistem pusat secara sempurna.

Hambatan lain yang tidak kalah sering dijumpai adalah status SKK milik tenaga ahli yang ternyata sudah kedaluwarsa atau sedang digunakan oleh perusahaan lain. Sistem LPJK menerapkan aturan ketat di mana seorang tenaga ahli tidak boleh merangkap jabatan pada posisi sama di beberapa perusahaan yang berbeda. Lakukan pengecekan mandiri secara berkala melalui laman resmi LPJK untuk memastikan bahwa status tenaga kerja yang ditunjuk benar-benar bersih dan siap digunakan.

Mengamankan SBU Konsultansi sejak awal berdirinya perusahaan adalah investasi strategis yang akan membuka jalan lebar menuju berbagai proyek konstruksi potensial. Meskipun proses dan persyaratan regulasi yang melibatkan OSS RBA, LSBU, dan dokumen SKK terlihat rumit bagi pemula, kepatuhan legalitas ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.

SERKOM Kelistrikan atau Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) adalah bukti sah bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk bekerja di bidang kelistrikan sesuai standar nasional. Seperti yang kita tahu bahwa dunia kelistrikan adalah sektor yang penting dalam kehidupan saat ini. Hampir semua kegiatan harian kita, mulai dari menyalakan lampu, menggunakan perangkat elektronik di rumah, hingga operasional mesin di pabrik besar, bergantung sepenuhnya pada energi listrik.

Karena kebutuhan yang terus meningkat, peluang kerja sebagai tenaga ahli di bidang kelistrikan pun terbuka lebar. Namun, karena peminatnya sangat banyak, persaingan di dunia kerja tentu menjadi lebih ketat. Sebagai seorang profesional, kita harus bisa membuktikan bahwa memang ahli dan layak dipercaya untuk mengerjakan tugas-tugas kelistrikan dengan aman.

Mengenal Definisi SERKOM Kelistrikan

SERKOM adalah pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada tenaga ahli listrik yang telah teruji kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ditegaskan bahwa setiap orang yang bekerja di bidang ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

Aturan ini dibuat oleh pemerintah bukan untuk mempersulit, namun menjaga keamanan publik dan keselamatan kerja. Bidang kelistrikan memiliki risiko tinggi, seperti bahaya korsleting, ledakan, hingga kebakaran yang fatal.

Dengan memiliki SERKOM, kita memberikan jaminan kepada perusahaan maupun masyarakat bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar keselamatan berlaku. Selain itu, sertifikat ini juga meningkatkan nilai tawar dan kredibilitas kita di mata perusahaan maupun klien.

Alasan Pentingnya Memiliki SERKOM

SKTTK menjadi bukti formal bahwa seorang tenaga teknik memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar ketenagalistrikan. Sebelum menilai kemampuan di lapangan, banyak perusahaan terlebih dahulu mempertimbangkan sertifikasi yang dimiliki calon tenaga kerja.

Dasar hukum SKTTK tercantum dalam Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2014, Nomor 12 Tahun 2016, Nomor 10 Tahun 2016, dan Nomor 46 Tahun 2017. Kepemilikan sertifikat ini dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap keahlian dan profesionalisme tenaga ketenagalistrikan.

Bagi banyak orang, mungkin muncul pertanyaan: “Mengapa harus repot mengurus sertifikasi jika sudah punya pengalaman bertahun-tahun?” Jawabannya sederhana yakni profesionalisme dan hukum. Berikut adalah alasan pentingnya memiliki SERKOM yang bisa diketahui:

Kepatuhan Hukum: Sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan pemerintah adalah kewajiban. Tanpa SERKOM, operasional kerja kita bisa dianggap ilegal dan berisiko bagi pemilik proyek.
Keamanan Kerja: Uji kompetensi memastikan kita memahami prosedur keselamatan. Ini akan melindungi diri sendiri dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan.
Kredibilitas: Perusahaan besar biasanya hanya merekrut tenaga ahli yang memiliki sertifikasi resmi. Ini adalah pintu utama untuk masuk ke proyek-proyek skala besar.
Peningkatan Gaji: Tenaga ahli bersertifikat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja tanpa sertifikat.

Rincian Syarat Mendapatkan SERKOM Kelistrikan

Untuk mendapatkan SERKOM Kelistrikan, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus kita penuhi. Syaratnya berbeda-beda tergantung pada tujuan permohonan. Berikut penjelasan selengkapnya:

1. Untuk Permohonan Baru

Jika kita baru pertama kali akan melakukan uji kompetensi, siapkan dokumen berikut:

Surat permohonan resmi: Surat permohonan untuk mengikuti uji kompetensi kepada lembaga terkait.
Daftar riwayat hidup: Profil lengkap mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
Formulir jabatan: Menentukan okupasi jabatan ketenagalistrikan yang ingin kita ambil.
Formulir penilaian mandiri: Mengisi form mandiri sesuai dengan kemampuan kita untuk jabatan tersebut.
Dokumen pribadi: Fotokopi KTP/E-KTP yang masih berlaku.
Ijazah: Fotokopi ijazah pendidikan terakhir sebagai syarat dasar kualifikasi.
Pasfoto: Pasfoto terbaru ukuran 3×4 (biasanya dengan latar belakang merah atau biru sesuai aturan lembaga).
Bukti Pengalaman: Dokumentasi berupa foto atau video saat kita bekerja di bidang tersebut. Ini sangat penting sebagai bukti fisik kemampuan diri.

2. Untuk Permohonan Penyesuaian

Jika kita sudah memiliki sertifikat sebelumnya dan ingin melakukan penyesuaian unit kompetensi (misalnya karena ada perubahan jabatan atau peningkatan level), berikut syaratnya:

Formulir permohonan penyesuaian sertifikasi.
Formulir penilaian mandiri untuk penyesuaian.
Formulir uraian penilaian mandiri.
Fotokopi Sertifikat Kompetensi (SKTTK) yang dimiliki sebelumnya.
Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Fotokopi KTP/E-KTP dan pasfoto terbaru ukuran 3×4.

3. Untuk Permohonan Perpanjangan

Karena sertifikasi memiliki masa berlaku, kita harus melakukan perpanjangan jika masa berlaku habis. Berikut uraiannya:

Formulir permohonan perpanjangan.
Formulir daftar lingkup pekerjaan yang pernah kita tangani selama masa berlaku sertifikat sebelumnya.
Fotokopi KTP/E-KTP.
Fotokopi Sertifikat Kompetensi (SKTTK) yang lama.
Pasfoto terbaru ukuran 3×4.

Tahapan dan Panduan Ujian Sertifikasi

Untuk mendapatkan SERKOM Kelistrikan, kita harus melalui serangkaian ujian yang memastikan benar-benar kompeten. Berikut adalah gambaran proses yang akan kita lalui:

1. Tahapan Ujian

Ujian ini terdiri dari tiga bagian utama:

Uji Tertulis: Mengukur pemahaman mengenai teori dasar dan regulasi kelistrikan sesuai bidang.
Uji Wawancara: Penguji akan menilai bagaimana kita berkomunikasi secara teknis dan seberapa dalam pemahaman terhadap tanggung jawab di lapangan.
Uji Praktik/Observasi: Kita akan diminta mendemonstrasikan keahlian langsung dalam menangani situasi nyata di bidang kelistrikan.

2. Materi dan Bidang Keahlian

Materi ujian akan disesuaikan dengan peran kita. Jika bekerja di bidang pembangkit, maka materi akan fokus pada operasional pembangkit dan keamanannya. Begitu juga bagi kita yang berfokus pada transmisi, distribusi, atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Setiap bidang memiliki standar teknis yang spesifik.

3. Memahami Sub Bidang

Penting bagi kita untuk memahami sub bidang secara mendetail, seperti jasa perencanaan, pengawasan, pemasangan, hingga pengoperasian dan pemeliharaan. Pemahaman ini sangat krusial karena akan menentukan fokus ujian serta jenis sertifikat yang akan kita terima nantinya.

Perubahan Prosedur Ujian

Perlu diingat bahwa saat ini uji kompetensi SERKOM tidak lagi dilakukan secara daring (online). Peserta diwajibkan mengikuti ujian secara langsung atau offline di Tempat Uji Kompetensi (TUK) pusat yang berlokasi di Jakarta.

Pelaksanaan ujian ini pun menggunakan sistem kuota. Biasanya, jadwal baru akan dibuka jika jumlah peserta dalam satu batch telah memenuhi kuota, seringkali menunggu hingga sekitar 30 orang. Kebijakan ini diterapkan agar proses penilaian, baik teori maupun praktik, benar-benar valid dan akurat sesuai standar nasional.

Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat

Untuk mengikuti sertifikasi, kita perlu mendaftar melalui lembaga yang diakui. Setelah lulus seluruh tahapan ujian dan dievaluasi oleh tim asesor, Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM.

Biasanya, sertifikat akan terbit sekitar 14 hari kerja setelah kita dinyatakan lulus. Perlu dicatat bahwa sertifikat ini memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Setelah masa tersebut habis, kita wajib untuk melakukan perpanjangan agar kualifikasi tetap diakui secara resmi.

SERKOM Kelistrikan bukan sekadar dokumen kertas pelengkap, melainkan fondasi utama bagi siapa pun yang ingin berkarier secara profesional di dunia tenaga listrik. Dengan memenuhi semua syarat yang ditetapkan pemerintah, kita menunjukkan integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang tenaga ahli.

Sekarang ini, pelaku usaha tidak hanya membutuhkan NIB, namun juga wajib memiliki Sertifikat Standar sebagai bukti legalitasnya. Pemerintah sendiri sudah mempermudah proses perizinan berusaha dengan sistem OSS-RBA atau One Single Submission Risk Based. Pemerintah juga bisa memproses perizinan berusaha tersebut dalam satu pintu yang didasarkan pada kategori risiko.

Memahami Penggunaan Sertifikat Standar dan Ragam Jenisnya

Pada dasarnya, sertifikat ini merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki untuk menunjukkan legalitas perusahaan. Dengan dokumen tersebut, perusahaan bisa menjalankan bisnis dengan lancar. Sebab, kegiatan usaha sudah terverifikasi sesuai standar dan peraturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Pengertian

Sertifikat Standar merupakan dokumen legal yang menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi standar sesuai ketentuan untuk menjalankan operasional bisnisnya. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penerbitannya berdasarkan pada pernyataan pelaku usaha soal pemenuhan persyaratan dan standar yang berlaku.

Sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 13 PP Nomor 5 Tahun 2021, kepemilikan sertifikat ini menjadi bukti pemenuhan standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, keberadaannya memiliki peran krusial bagi para pebisnis di berbagai bidang usaha.

Berikut fungsi kepemilikan dari sertifikat ini.

Menjadi alat untuk memastikan kegiatan usaha sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Membuktikan bahwa pelaku usaha memiliki legalitas sah untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Memberikan kepastian dan mendukung keberlangsungan usaha sebab operasionalnya sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Membantu memperlancar dan mempercepat proses perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Dasar Hukum

Pemerintah sudah memberikan aturan jelas terkait Sertifikat Standar dalam sistem OSS-RBA. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 soal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sementara itu, dasar hukum dari peraturan ini adalah pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan di dalamnya berguna untuk menyederhanakan proses perizinan usaha. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari kegiatan usaha masing-masing.

Siapa yang Wajib Memiliki Sertifikat Standar?

Sertifikat Standar wajib dimiliki oleh pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi sebagaimana diatur dalam PP 28/2025. Pengelompokan tersebut berdasarkan analisis risiko terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Dalam sistem perizinan berusaha, sertifikat ini menjadi pelengkap Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti pemenuhan standar teknis yang ditetapkan pemerintah.

Untuk usaha berisiko menengah rendah, sertifikat ini terbit melalui sistem OSS berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha. Sementara itu, usaha berisiko menengah tinggi memerlukan proses verifikasi oleh kementerian atau lembaga teknis sebelum sertifikat dinyatakan berlaku. Kepemilikan sertifikat ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah memenuhi norma, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis Sertifikat

Pemerintah dalam pasal 12-15 PP 5/2021 dan OSS sudah membagi kategori usaha berdasarkan atas risiko jenis usahanya. Beberapa di antaranya termasuk:

Tingkat Risiko Rendah: Pelaku usaha pada tingkat ini cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Tingkat Risiko Menengah Rendah: Pelaku usaha pada tingkat ini wajib memiliki NIB dengan Sertifikat Standar.
Tingkat Risiko Menengah Tinggi: Pelaku usaha pada tingkat ini wajib memiliki NIB dan sertifikat legalitas bisnis yang terverifikasi oleh OSS.
Tingkat Risiko Tinggi: Pelaku usaha pada tingkat ini wajib memiliki NIB dan izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

Penilaian risiko usaha didasarkan pada dampak terhadap kesehatan, lingkungan, keselamatan dan pemanfaatan sumber dayanya. Semakin tinggi risikonya, maka akan semakin detail persyaratan legalitas yang dibutuhkan.

Sementara itu, perizinan sertifikat legalitas bisnis OSS dibutuhkan jika bidang usaha masuk dalam kategori menengah rendah dan menengah tinggi. Berikut informasi dari keduanya.

Sertifikat Menengah Rendah

Sertifikat Standar dengan risiko menengah rendah merupakan dokumen legal yang menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar operasional. Standar di dalamnya sudah sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia dalam sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pelaku usaha mendapatkan sertifikat legalitas bisnis terkait.

Memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha.
Mengisi pernyataan kesanggupan untuk mematuhi standar kegiatan usaha.
Melengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) jika diperlukan.
Jika UKL-UPL tidak dibutuhkan, pelaku usaha cukup mengisi formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Sertifikat Menengah Tinggi

Sertifikat Standar dengan risiko menengah tinggi merupakan dokumen legal yang menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi standar operasional. Aturan di dalamnya ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Berbeda dengan sebelumnya, jenis sertifikat ini membutuhkan verifikasi dari instansi terkait sebelum akhirnya diterbitkan.

Pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi ini dengan beberapa syarat sebagai berikut.

Memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha.
Mengisi pernyataan kesanggupan untuk mematuhi standar kegiatan usaha.
Melengkapi dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Kelengkapan dokumen ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.
Menjalani proses verifikasi dari instansi terkait sebelum sertifikat diterbitkan.

Sebagai informasi, sertifikat ini biasanya diperlukan untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko tinggi. Misalnya saja industri manufaktur khusus, pengolahan bahan kimia dan usaha lain yang memiliki dampak signifikan pada lingkungan serta masyarakat sekitar.

Cara Mendapatkan Sertifikat

Pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat kepatuhan bisnis ini dengan sistem OSS. Berikut tahapan utamanya.

Membuat akun OSS: Daftar dan buat akun di platform tersebut.
Mengajukan NIB: Nomor induk berusaha diperlukan sebagai identitas usaha.
Memastikan kesesuaian data usaha dan dokumen: Pastikan seluruh dokumen sudah sesuai dengan persyaratan.
Mengajukan sertifikat: Pilih jenis sertifikat sesuai dengan tingkat risiko dari masing-masing usaha.
Verifikasi dan persetujuan: Khusus usaha dengan risiko menengah tinggi, sertifikat harus diverifikasi instansi terkait sebelum diterbitkan.

Sebagai catatan, lama proses verifikasi dari sertifikat legalitas bisnis ini bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas produk dan layanan yang diajukan. Namun, proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Proses penyelesaiannya tersebut tergantung pada kepatuhan dan kelengkapan dokumen yang diajukan dari masing-masing pelaku usaha.

Sejak diterapkannya sistem OSS berbasis risiko, seluruh proses perizinan berusaha dilakukan melalui satu platform terintegrasi. Hal ini mempermudah pelaku usaha dalam mengurus dan memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat Standar.

Cara Membuat SBU Online dan Persyaratannya

Sertifikat Badan Usaha atau SBU merupakan salah satu bukti perusahaan telah memenuhi kompetensi dan uji kelayakan sesuai standar berlaku. Setiap perusahaan wajib melakukan pembuatan dokumen SBU secara online. Pasalnya, tanpa adanya dokumen tersebut perusahaan tidak mampu membuktikan bahwa mereka telah lulus sertifikasi kinerjanya dalam menyediakan barang maupun jasa. Lantas, bagaimana cara membuat SBU online untuk konstruksi? Berikut penjelasan selengkapnya!

Cara Membuat SBU Online untuk Konstruksi

Sertifikat badan usaha atau SBU konstruksi adalah sertifikat yang wajib dimiliki semua perusahaan di bidang tersebut. Sertifikat itu dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga sertifikasi terkait sebagai bukti legalitas badan usaha. Mengingat SBU ini sifatnya wajib, tentu terdapat dasar hukum yang mengatur tentang SBU, yaitu:

PP Nomor 5 Tahun 2021 terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Surat edaran No. 30/SE/M/2020, terkait Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.
Permen PUPR Nomor 8 2022, terkait Tata Cara Melaksanakan Pemenuhan Standar Sertifikasi Jasa Konstruksi dalam Mendukung Kemudahan Izin Berusaha, untuk Pelaku Jasa Konstruksi.

Membuat SBU secara online dinilai sangat praktis dan mudah. Selain itu, SBU juga memberikan banyak sekali manfaat. Misalnya seperti meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata pelanggan, serta mampu membantu perusahaan dalam memperoleh tender proyek.

Langkah-langkah Pembuatan SBU Konstruksi Melalui OSS

Diantara semua jenis usaha, perusahaan konstruksi memang memiliki peranan penting dalam pembangunan sehingga harus lebih memperhatikan adanya SBU. Pasalnya, lebih banyak orang membutuhkan perusahaan tersebut mengingat pembangunan di Indonesia terus berjalan. Oleh karena itu, cara membuat SBU online untuk konstruksi sangat penting seiring banyaknya bermunculan perusahaan baru. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat SBU online melalui OSS atau Online Single Submission.

Pengurusan Sertifikat Tenaga Ahli atau Terampil (SKA/SKT) untuk Pembuatan SBU

Langkah pertama cara membuat SBU online konstruksi adalah pengurusan sertifikat untuk tenaga ahli atau terampil. Tenaga ahli ini mengarah pada intelektual. Sedangkan tenaga terampil lebih mengarah pada kemampuan setiap individu. Ada beberapa syarat atau dokumen yang harus terkumpul apabila ingin melakukan pengurusan sertifikat, baik itu tenaga ahli maupun terampil.

Jika ingin sertifikat tenaga ahli maka ada beberapa dokumen yang wajib ada seperti fotocopy ijazah, kompetensi kerja pemohon, surat pengalaman kerja, fotocopy KTP, NPWP, serta surat pernyataan jika data keseluruhan sudah benar. Di sisi lain, jika ingin mengajukan sertifikat tenaga terampil perlu mempersiapkan fotocopy ijazah, daftar pengalaman kerja, fotocopy KTP, surat pernyataan, dan Sertifikat Badan Usaha.

Mulai Pengurusan SBU Melalui OSS dan Persyaratannya

Langkah selanjutnya cara membuat SBU online adalah memulai pengurusan melalui OSS. Akan tetapi, terlebih dahulu lengkapilah beberapa syarat supaya pembuatan SBU tersebut sukses nantinya. Adapun persyaratannya antara lain sebagai berikut:

Menyiapkan dokumen standar
KTA yang sudah terakreditasi
SKA atau SKT
Persiapan laporan keuangan suatu perusahaan
Struktur organisasi sebuah perusahaan
Menyiapkan salinan KTP dan KK pendiri perusahaan
Pas foto 4×6 6 lembar
Mengurus SIUJK dari OSS

Selain syarat-syarat di atas, seseorang juga perlu mempersiapkan beberapa dokumen. Adapun dokumennya berupa semua yang berkaitan dengan pembuatan SBU, SBU, SPPL, surat Izin Tetangga, foto kantor, dan IMB serta bukti pembayaran pajak.

Proses Pengajuan

Tahap terakhir cara membuat SBU online untuk konstruksi adalah membuka laman OSS. Namun, sebelumnya aktifkan terlebih dahulu akun OSS. Berikut ini adalah cara mengaktifkan akun tersebut.

Pertama, bukalah buka laman OSS di https://oss.go.id/id dan klik Daftar.
Kemudian, akan muncul form pertanyaan, lalu isi form tersebut dengan lengkap. Pengisian NIK menggunakan nomor NIK penanggung jawab perusahaan.
Setelah itu, tulis alamat email.
Cek email untuk melakukan verifikasi akun OSS.
Kemudian, masuk dalam laman OSS dengan memakai akun yang sudah terverifikasi.
Terakhir, lakukan proses mengunggah semua dokumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Demikian ulasan terkait beberapa langkah cara membuat SBU online untuk konstruksi. Untuk biaya pembuatan SBU konstruksi secara online ini terbilang lebih murah. Namun, saat ini sudah banyak jasa pembuatan SBU yang menawarkan harga terjangkau dan profesional. Oleh karena itu, pastikan memilih layanan yang menawarkan jaminan pelayanan cepat, berkualitas, dan kredibel. Pasalnya, SBU ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin lebih maju dan berkembang. Jadi, segera lakukan untuk membuat SBU tersebut supaya kesempatan memperoleh proyek besar terbuka lebar.

Cara cek SKK di LPJK sangatlah mudah. Ini mengingat prosesnya bisa masyarakat lakukan secara online kapan pun dan dari mana saja. Kendati demikian, beberapa orang mungkin masih bingung tentang bagaimana cara mengecek sertifikat tersebut. Untuk membantu, mari kita ulas lebih detail terkait tutorialnya.

Cara Cek SKK di LPJK Secara Online Lewat Website Resmi LPJK

SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai dengan standar berlaku. Artinya, sertifikat ini membantu memastikan bahwa pemegangnya punya pengetahuan maupun keterampilan mumpuni dalam melakukan tugasnya.

Dengan bukti itu, pekerja akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para klien. Sementara itu, mengecek SKK di LPJK sendiri juga sangat penting untuk memastikan bahwa sertifikat asli, resmi dan valid. Berikut tutorialnya.

1. Kunjungi Website https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-skk

Langkah pertama yaitu dengan mengunjungi halaman website https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-skk. Ini merupakan laman yang akan digunakan untuk mengecek SKK.

Bisa juga membukanya secara manual lewat website https://lpjk.pu.go.id/. Kemudian pilih “Sebaran Data & Proses” yang ada di bagian paling atas. Selanjutnya klik “Pengecekan Data dan Proses” lalu klik “Cek Status Permohonan SKK di LSP”.

2. Pilih Opsi ID Izin atau NIK

Setelah masuk ke laman pengecekan, cara cek SKK di LPJK selanjutnya klik pilihan ID Izin atau NIK sesuai data yang akan digunakan. Pemilik SKK hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Pilihlah mana yang sekiranya lebih mudah. Setelah klik salah satu opsi maka lingkaran putih di depannya akan berubah warna menjadi biru.

3. Tuliskan ID Izin atau NIK

Tahap berikutnya, tuliskan ID Izin atau NIK sesuai pilihan pada kotak putih yang tersedia dengan tulisan “Type Keywords”. Pastikan untuk menuliskannya dengan lengkap dan juga tepat tanpa ada kesalahan sedikit pun.

4. Klik CAPTCHA

Jangan lupa klik verifikasi CAPTCHA untuk membuktikan bahwa pengecek bukan robot. Biasanya pengecek akan diminta memilih gambar tertentu dengan objek yang tertentu pula sesuai dengan perintah.

5. Klik SEARCH

Cara cek SKK di LPJK terakhir klik tombol SEARCH untuk mencari status SKK dan tunggulah hingga datanya muncul secara otomatis. Setelah datanya muncul barulah pengecek atau pemilik sertifikat bisa memastikan data dalam sertifikat tersebut.

Tips Agar Pengecekan Berhasil

Beberapa orang yang mengecek SKK lewat cara ini mungkin pernah mengalami kendala. Termasuk pengecekan tidak berhasil. Hal tersebut tentu bisa menimbulkan kebingungan bagi pengecek sertifikat.

Nah, untuk menghindari kegagalan dalam proses pengecekan tersebut ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan. Berikut ini adalah beberapa tipsnya tersebut:

1. Isi ID Izin atau NIK dengan Benar

Pertama pastikan untuk mengisi ID Izin atau NIK dengan benar dan lengkap. Jangan hanya memasukkan setengah data atau kurang atau salah memasukkan data meskipun hanya 1 huruf maupun angka sekalipun. Sebab kesalahan kecil tersebut akan membuat cara cek SKK di LPJK ini gagal dan data tidak muncul.

2. Pastikan Ceklist CAPTCHA Terisi

Teliti kolom verifikasi CAPTCHA sampai benar-benar terisi. Sebab jika kolom tersebut belum di ceklis maka pengecekan juga tidak bisa berjalan. Dampaknya tentu saja pengecek tidak akan bisa mendapatkan data SKK yang akan dicari. Karena itu pastikan untuk mengisi verifikasi tersebut.

3. Upayakan Internet LancarKarena proses pengecekan ini dilakukan secara online, maka jangan lupa untuk memastikan koneksi internet lancar. Sebab jika internet lemot bahkan terputus maka proses pengecekan tidak bisa berjalan sehingga hasilnya tidak akan muncul. Namun jika internet lancar maka proses pengecekan bisa berjalan bahkan dengan cepat memunculkan hasilnya.

Cara cek SKK di LPJK ini tentunya memang sangat mudah dan juga cepat. Pemilik sertifikat bisa melakukanya secara online lewat website resmi LPJK sehingga bisa mengecek tanpa perlu pergi ke mana saja. Untuk melakukannya pun tidak perlu mengunduh aplikasi apapun sehingga menjadi lebih praktis. Cobalah cara tersebut kapan saja saat memang perlu mengecek SKK. Jangan lupa pula untuk menerapkan tips mudah di atas agar pengecekan bisa berjalan dengan lancar.